Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan optimisme tinggi terhadap Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sebuah inisiatif yang diharapkan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa KNMP merupakan kebijakan prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
Program KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang menunjang seluruh aktivitas nelayan, menyediakan fasilitas dan infrastruktur penting untuk mendukung produktivitas dan modernisasi sektor perikanan. Fasilitas yang akan dibangun meliputi dermaga, gudang beku, pabrik es, tempat pelelangan ikan, sentra kuliner ikan, stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan (SPBN), bengkel kapal, serta balai pelatihan. Tujuan utamanya adalah mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi lebih modern, produktif, dan berdaya saing, serta menekan biaya operasional nelayan sehingga pendapatan mereka meningkat signifikan.
Pembangunan KNMP telah dimulai di 100 lokasi di seluruh Indonesia pada tahap awal tahun 2025, dengan target bertambah hingga 1.000 kampung nelayan secara bertahap. Bahkan, KKP menargetkan pembangunan 1.100 kampung hingga tahun 2027. Untuk tahap pertama di tahun 2025, KKP telah menetapkan 65 lokasi pembangunan dengan total anggaran mencapai Rp1,34 triliun. Setiap lokasi terpilih berpotensi mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar hingga Rp22 miliar per desa.
Selain pembangunan fisik, program ini juga mencakup pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan balai nelayan, pelatihan, pendampingan, serta penerapan social engineering untuk optimalisasi pengelolaan fasilitas. Hal ini juga akan mendorong jalannya usaha perikanan berkelanjutan oleh masyarakat nelayan dan koperasi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, termasuk asosiasi nelayan, himpunan usaha perikanan, serta mitra pembangunan.
Pemerintah juga berkomitmen memastikan transparansi pelaksanaan KNMP dengan pengawasan ketat, melibatkan konsultan pengawas, tim khusus pengawas lapangan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung, serta pemasangan CCTV di setiap lokasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah menegaskan pentingnya percepatan pembangunan KNMP untuk mengoptimalkan potensi kelautan nasional. Program ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
