Kekerasan yang tak kunjung usai di Sudan telah memicu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan lebih dari 30 juta orang, atau lebih dari separuh populasi negara itu, sangat membutuhkan bantuan. Sejak pecahnya perang saudara brutal antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 15 April 2023, negara itu telah terjerumus ke dalam kekacauan yang mendalam.
Sudan kini menghadapi krisis pengungsian terbesar dan tercepat di dunia. Lebih dari 12 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak April 2023. Angka ini mencakup hampir 9 juta orang yang mengungsi di dalam negeri dan lebih dari 3 juta orang yang melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Chad, Sudan Selatan, Mesir, Ethiopia, Republik Afrika Tengah, dan Libya. Banyak dari mereka yang terpaksa mengungsi berulang kali dan kini berlindung di kondisi yang padat dan seringkali tidak aman.
Kondisi kerawanan pangan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antara Desember 2024 dan Mei 2025, lebih dari 24 juta orang di Sudan menghadapi kerawanan pangan akut. Kondisi kelaparan telah dikonfirmasi di beberapa wilayah Darfur, termasuk El Fasher di Darfur Utara, dan Kadugli di Kordofan Selatan, dengan jutaan lainnya berisiko kelaparan. Lebih dari 635.000 orang, termasuk di kamp pengungsi terbesar di negara itu, mengalami kondisi kelaparan dan risiko kematian yang meningkat. Organisasi seperti UN Women melaporkan bahwa hampir 11 juta perempuan dan anak perempuan kini sangat tidak aman pangannya, dengan "menjadi seorang perempuan di Sudan adalah prediktor kuat kelaparan". UNICEF memproyeksikan lebih dari 3,2 juta anak di bawah usia lima tahun akan menghadapi malnutrisi akut pada tahun 2025. Persatuan Dokter Sudan memperkirakan bahwa pada Januari 2025, 522.000 anak telah meninggal karena malnutrisi.
Warga sipil menanggung beban terberat dari konflik ini, dengan laporan luas mengenai kekerasan seksual, penargetan warga sipil dan infrastruktur, perekrutan tentara anak, pembunuhan massal, penculikan, pemindahan paksa, dan penyiksaan. Kelompok hak asasi manusia menuduh pejuang di Darfur melakukan pembersihan etnis.
Sistem layanan kesehatan di Sudan juga runtuh, dengan sekitar 70-80% fasilitas kesehatan di wilayah yang terkena dampak konflik tidak berfungsi atau nyaris tidak beroperasi. Serangan terhadap fasilitas dan pekerja layanan kesehatan terus terjadi.
Upaya bantuan kemanusiaan sangat terhambat oleh kekerasan yang sedang berlangsung, pembatasan akses, penutupan jalan, ketidakamanan, blokade oleh Angkatan Bersenjata Sudan, dan penjarahan oleh Pasukan Dukungan Cepat. Selain itu, krisis ini semakin diperparah oleh kurangnya dana. Pada tahun 2024, hanya 37 persen dari dana yang diminta untuk bantuan kemanusiaan yang berhasil terkumpul. Untuk tahun 2025, mitra kemanusiaan membutuhkan 4,2 miliar dolar AS untuk menyediakan bantuan penyelamat jiwa bagi 20,9 juta orang yang paling rentan di Sudan.
Meskipun demikian, komunitas internasional dituduh tidak berbuat cukup, dengan pernyataan-pernyataan yang memiliki dampak terbatas dalam menghentikan kekerasan atau mengatasi kebutuhan kemanusiaan. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa krisis di Sudan berisiko menjadi "krisis yang terlupakan". Kolapsnya ekonomi, inflasi yang meningkat, dampak perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir, serta merebaknya penyakit seperti kolera, semakin memperburuk situasi yang sudah mengerikan ini.
