
Pemerintahan Donald Trump telah mengeluarkan arahan baru yang secara signifikan memperluas kriteria kesehatan yang dapat menyebabkan penolakan visa dan izin tinggal permanen di Amerika Serikat. Arahan ini, yang diterbitkan pada 6 November 2025, menginstruksikan staf konsuler dan pejabat Departemen Luar Negeri di seluruh dunia untuk menyaring pemohon visa tidak hanya untuk penyakit menular, tetapi juga untuk kondisi kesehatan kronis seperti diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, penyakit metabolik, penyakit neurologis, dan kondisi kesehatan mental, termasuk depresi dan kecemasan.
Kebijakan ini didasarkan pada aturan "public charge" atau beban publik, yang memungkinkan penolakan visa atau green card jika seorang pemohon dianggap mungkin menjadi sangat bergantung pada pemerintah AS untuk tunjangan atau membutuhkan perawatan jangka panjang yang mahal yang akan membebani wajib pajak Amerika. Arahan tersebut mengharuskan staf konsuler untuk menilai apakah pemohon memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menutupi biaya perawatan mereka sepanjang perkiraan masa hidup mereka tanpa mencari bantuan tunai publik atau institusionalisasi jangka panjang dengan biaya pemerintah.
Pemanduan baru ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada petugas imigrasi untuk menerima atau menolak visa hanya berdasarkan status kesehatan pemohon dan kemampuan mereka untuk membiayai perawatan medis tanpa bantuan pemerintah. Tidak hanya pemohon utama, tetapi juga tanggungan mereka akan dipertimbangkan; arahan tersebut menanyakan apakah ada tanggungan yang memiliki disabilitas, kondisi medis kronis, atau kebutuhan khusus lainnya yang memerlukan perawatan sedemikian rupa sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan pekerjaan. Kebijakan baru ini diharapkan mulai berlaku pada Januari 2026.
Sebelumnya, pemeriksaan medis untuk imigrasi sebagian besar berfokus pada penyakit menular seperti tuberkulosis dan sifilis, serta riwayat vaksinasi yang diperlukan. Namun, dengan arahan baru ini, lingkup kondisi medis yang dipertimbangkan telah diperluas secara drastis.
Langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran dari para kritikus, termasuk pengacara dan pakar kesehatan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini dapat secara tidak adil menargetkan jutaan orang dengan penyakit kronis yang dapat dikelola dan bahwa petugas visa yang tidak terlatih secara medis seharusnya tidak membuat proyeksi semacam itu berdasarkan pengetahuan atau bias mereka sendiri. Di sisi lain, pemerintahan Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk "mengutamakan kepentingan rakyat Amerika" dan memastikan bahwa sistem imigrasi tidak membebani wajib pajak Amerika.