Nama Ibnu Ismoyo, seorang pejabat karir dari unsur internal Kemenimipas, mencuat sebagai salah satu kandidat kuat yang akan menduduki posisi Direktur Jenderal Imigrasi. Proses seleksi yang telah bergulir panjang kini memasuki tahapan krusial, menarik perhatian luas publik maupun praktisi hukum terkait masa depan tata kelola keimigrasian di Indonesia.
Pencalonan Ismoyo, yang dikenal memiliki rekam jejak mumpuni dalam berbagai posisi strategis di lingkungan kementerian, dipandang sebagai upaya penguatan institusi dari dalam. Sumber internal Kemenimipas menyebutkan, penunjukan calon dari unsur internal diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Ditjen Imigrasi, mengingat pemahamannya yang mendalam terhadap dinamika internal dan tantangan keimigrasian.
Posisi Dirjen Imigrasi sendiri merupakan jabatan strategis yang sangat vital dalam konteks penegakan hukum dan kedaulatan negara. Tantangan yang menanti Dirjen Imigrasi ke depan tidak ringan, mulai dari optimalisasi pengawasan orang asing, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui jalur perlintasan, hingga modernisasi sistem pelayanan visa dan paspor yang transparan dan akuntabel. Pengamat hukum tata negara menilai, Dirjen Imigrasi yang baru harus memiliki visi kuat dalam memastikan kepastian hukum bagi investor asing sekaligus menjaga integritas data keimigrasian dari ancaman siber.
Polemik terkait izin tinggal, deportasi, hingga isu Warga Negara Asing (WNA) ilegal yang kerap menghiasi pemberitaan akhir-akhir ini menjadi pekerjaan rumah besar yang menuntut kebijakan tegas namun humanis. Harapan besar disematkan kepada Ibnu Ismoyo agar dapat membawa angin segar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aspek keamanan negara, kepentingan ekonomi, dan penghormatan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan keimigrasian. Keputusan akhir terkait penunjukan Dirjen Imigrasi ini diperkirakan akan segera diumumkan, dengan spekulasi yang menguat bahwa nama Ibnu Ismoyo berada di urutan teratas. Publik menanti terobosan hukum dan administratif yang akan ia bawa demi mewujudkan tata kelola keimigrasian yang lebih baik dan berintegritas.
