Di tengah gegap gempita perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang akan segera tiba, euforia kebanggaan dan rasa hormat masyarakat terhadap institusi pertahanan negara ini terlihat meluas. Berbagai kalangan, mulai dari pejabat tinggi, tokoh masyarakat, hingga masyarakat awam, ramai menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang mendalam, mencerminkan soliditas dukungan publik. Namun, di balik gelombang positif ini, diskursus hukum mengenai batas-batas ekspresi dukungan serta penindakan terhadap potensi penyalahgunaan informasi atau ujaran kebencian yang menodai kehormatan TNI kembali mengemuka.
Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Haris Santoso, menyoroti pentingnya menjaga narasi positif tanpa melangkahi koridor hukum. "Semangat kebanggaan terhadap TNI adalah hal fundamental, namun ekspresi tersebut harus tetap berada dalam ranah etika dan hukum. Hukum ITE, misalnya, memberikan batasan jelas terhadap penyebaran informasi bohong atau pencemaran nama baik, termasuk terhadap institusi negara," ujarnya. Ia menekankan bahwa dalam atmosfer perayaan, potensi munculnya konten-konten provokatif atau fitnah yang sengaja ingin merusak citra positif TNI harus diwaspadai dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Budi Wijaya, mengamini pentingnya literasi digital di tengah antusiasme publik. "Kami menerima laporan terkait dugaan penyebaran hoaks atau ujaran kebencian yang menyasar TNI. Pada momen spesial seperti HUT ini, kami mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi. Tindakan hukum akan diambil terhadap pihak-pihak yang secara sengaja dan terbukti melanggar hukum, apalagi jika bertujuan untuk memecah belah atau merendahkan martabat TNI di mata publik," tegasnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa perayaan HUT TNI tidak hanya menjadi ajang ekspresi kebanggaan, tetapi juga momentum untuk menegakkan disiplin hukum, terutama dalam ranah siber. Penegakan hukum ini diharapkan dapat melindungi citra dan kehormatan TNI dari oknum-oknum yang mencoba merusak, sekaligus memastikan bahwa ekspresi kebanggaan publik dapat tersalurkan secara sehat dan konstruktif sesuai koridor hukum yang berlaku.
