Panglima TNI telah secara resmi mengumumkan tema, logo, dan rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-80 yang akan jatuh pada bulan Oktober mendatang. Perayaan akbar yang dijadwalkan berlangsung di kompleks Monumen Nasional (Monas) ini menjadi sorotan utama, terutama terkait tema "TNI Kuat, Rakyat Berdaulat, Negara Hebat," logo yang menonjolkan simbol kedaulatan, serta rangkaian acara yang digadang-gadang akan melibatkan demonstrasi alutsista berskala besar dan parade pasukan.
Namun, rencana perayaan yang masif di ruang publik strategis seperti Monas ini tak lepas dari perhatian berbagai pihak, terutama terkait aspek hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pakar hukum tata negara menyuarakan kekhawatiran terkait potensi penggunaan Monas yang berlebihan untuk kegiatan militer, yang dinilai dapat mengaburkan batas antara peran militer sebagai alat pertahanan negara dan fungsinya di ranah sipil. Perdebatan muncul mengenai apakah demonstrasi kekuatan militer sebesar itu di jantung ibu kota dapat ditafsirkan sebagai bentuk pamer kekuatan yang berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di mata publik, alih-alih hanya sebagai perayaan.
Dari sisi regulasi, izin penggunaan Monas, yang merupakan aset vital milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menjadi krusial. Prosedur perizinan yang transparan dan akuntabel menjadi tuntutan, mengingat acara ini akan berdampak signifikan pada mobilitas dan aktivitas warga Jakarta. Selain itu, aspek hukum terkait ketertiban umum, manajemen lalu lintas, mitigasi kebisingan, dan penanganan sampah selama acara berlangsung juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memastikan bahwa segala aspek hukum terkait pengelolaan ruang publik dan mitigasi dampak lingkungan serta sosial telah terpenuhi secara menyeluruh.
Pihak TNI sendiri menegaskan bahwa perayaan ini adalah bentuk akuntabilitas publik dan upaya mendekatkan diri dengan rakyat, serta menunjukkan profesionalisme dan modernisasi alutsista. Tema dan logo dipilih untuk merefleksikan semangat kebangsaan dan pertahanan negara, tanpa maksud mengintervensi ranah sipil. Mereka mengklaim koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta telah dilakukan untuk memastikan kelancaran acara dan minimalisasi dampak negatif.
Meskipun demikian, diskusi mengenai batas-batas ideal perayaan militer di ruang publik sipil, serta implikasi hukum dan sosial dari kegiatan berskala besar semacam ini, diprediksi akan terus bergulir seiring persiapan menuju HUT TNI ke-80. Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci agar perayaan ini tidak menimbulkan preseden yang keliru di masa depan.
